Perpustakaan Desa

Sistem pemerintahan di Indonesia mempunyai unit organisasi pemerintahan yang terendah yaitu desa dan kelurahan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan, perlu adanya perhatian yang khusus dalam upaya membangun dan mengembangkan Perpustakaan Desa atau Kelurahan

Pembentukan Perpustakaan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Perpustakaan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.
Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Desa atau Kelurahan dapat dibentuk organisasi pengelola Perpustakaan Desa atau Kelurahan dengan ketentuan.
  1. Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa atau Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa atau Kelurahan.
  2. Pengelola Perpustakaan Desa atau Kelurahan perlu disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di dalam forum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
  3. Pengelola Perpustakaan Desa atau Kelurahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.


    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar

X-Steel - Vertical Resize